Media Blogger

Category: Cyber Journalisme Polri

  • Blogger Polri : Momen Tegas Kapolri Tolak Usul Polri di Bawah Menteri: Lebih Baik Saya Jadi Petani

    Momen Tegas Kapolri Tolak Usul Polri di Bawah Menteri: Lebih Baik Saya Jadi Petani

    Kapolri raker dengan komisi III

    Perbesar
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberi paparan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Raker terkait evaluasi kinerja dan capaian Polri selama tahun 2021, serta rencana penggunaan anggaran 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

    Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dirinya lebih memilih menjadi petani, ketimbang Menteri Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Listyo menjawab usulan kedudukan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Listyo mengaku telah mendapat pesan singkat yang berisi tawaran dirinya menjadi Menteri Kepolisian.

    “Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

    Menurut Listyo, meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Listyo menegaskan lebih baik dirinya dicopot sebagai Kapolri daripada institusinya diutak-atik menjadi Kementerian Kepolisian.

    “Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata dia.

    Kedudukan Polri Sebaiknya di Bawah Presiden

    Listyo menekankan kedudukan Polri memang sebaiknya tetap ada di bawah Presiden Republik Indonesia bukan Kemendagri. Menurutnya, berada di bawah komando presiden langsung akan membuat kerja Polri lebih efektif dan efisien.

    “Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” kata Listyo.

    Listyo menambahkan, setelah reformasi, Polri sudah terpisah dari TNI. Artinya, kini Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police.

    Hal itu juga diperkuat dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 di mana Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.

    Selain itu, berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI.

    “Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan,” kata dia.

    “Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini,” sambungnya.

  • Kapolri Tolak Usul Polri di Bawah Menteri: Lebih Baik Saya Jadi Petani

    Kapolri Tolak Usul Polri di Bawah Menteri: Lebih Baik Saya Jadi Petani

    Kapolri raker dengan komisi III

    Perbesar
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberi paparan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Raker terkait evaluasi kinerja dan capaian Polri selama tahun 2021, serta rencana penggunaan anggaran 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

    Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dirinya lebih memilih menjadi petani, ketimbang Menteri Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Listyo menjawab usulan kedudukan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Listyo mengaku telah mendapat pesan singkat yang berisi tawaran dirinya menjadi Menteri Kepolisian.

    “Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

    Menurut Listyo, meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Listyo menegaskan lebih baik dirinya dicopot sebagai Kapolri daripada institusinya diutak-atik menjadi Kementerian Kepolisian.

    “Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata dia.

    Kedudukan Polri Sebaiknya di Bawah Presiden

    Listyo menekankan kedudukan Polri memang sebaiknya tetap ada di bawah Presiden Republik Indonesia bukan Kemendagri. Menurutnya, berada di bawah komando presiden langsung akan membuat kerja Polri lebih efektif dan efisien.

    “Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” kata Listyo.

    Listyo menambahkan, setelah reformasi, Polri sudah terpisah dari TNI. Artinya, kini Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police.

    Hal itu juga diperkuat dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 di mana Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.

    Selain itu, berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI.

    “Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan,” kata dia.

    “Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini,” sambungnya.

  • Kapolri Tunjuk Irjen Pol Sandi Nugroho Jabat Kapolda Sumsel

    Kapolri Tunjuk Irjen Pol Sandi Nugroho Jabat Kapolda Sumsel

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Sandi Nugroho sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggantikan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi.

    Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 yang diterbitkan pada 15 Januari 2026. Sedangkan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi selanjutnya mendapat amanah baru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya di Palembang, Sabtu, membenarkan adanya mutasi jabatan pimpinan tertinggi kepolisian di wilayah Sumsel tersebut.

    “Iya benar, surat telegramnya sudah keluar. Mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri, selain sebagai bentuk pembinaan karier, promosi, dan penyegaran, juga untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalisme,” katanya.

    Ia menambahkan rotasi jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi Polri secara berkelanjutan.

    Terkait pelaksanaan upacara serah terima jabatan, Polda Sumsel saat ini masih berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk penentuan jadwal pelaksanaannya.

    “Untuk serah terima jabatan, kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” kata Nandang.

    Irjen Pol Sandi Nugroho sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri selama sekitar tiga tahun sejak Februari 2023. Pengalamannya di bidang kehumasan Mabes Polri dinilai menjadi bekal penting dalam memimpin satuan kewilayahan dengan karakteristik masyarakat yang beragam dan dinamis seperti Sumatera Selatan.

  • Hasil Rilis Akhir Tahun 2025, Polda Metro Jaya Terima 74.013 Laporan Sepanjang 2025, Tertinggi Nasional

    Hasil Rilis Akhir Tahun 2025, Polda Metro Jaya Terima 74.013 Laporan Sepanjang 2025, Tertinggi Nasional

    Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya menegaskan perannya sebagai pilar utama penjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di Ibu Kota dan wilayah penyangga. Seluruh capaian strategis tersebut dirangkum dalam Kaleidoskop 2025 Polda Metro Jaya, sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas Polri kepada publik.(31/12/25)

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa setiap kebijakan dan langkah operasional Polda Metro Jaya selaras dengan visi besar Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita, khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang humanis, serta dukungan terhadap ketahanan nasional.

    Dukungan Nyata untuk Ketahanan Pangan

    Sebagai bagian dari program prioritas nasional, Polda Metro Jaya turut aktif memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya melalui keterlibatan dalam penanaman jagung serentak Kuartal IV yang digelar secara nasional dan dipimpin Kapolri secara virtual.

    Tak hanya itu, Polda Metro Jaya memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pelayanan Bergizi Gratis (SPBG) di berbagai wilayah Jakarta. Kapolda Metro Jaya turun langsung melakukan pengecekan guna memastikan standar kebersihan, kelayakan, dan kualitas layanan, terutama bagi anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama.

    Penegakan Hukum Tegas, Terukur, dan Berkeadilan

    Dalam bidang penegakan hukum, Polda Metro Jaya mencatat capaian signifikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil menyelesaikan perkara hingga 109 persen, mencerminkan efektivitas kerja di tengah kompleksitas kriminalitas metropolitan.

     

    Polda Metro Jaya juga sukses membongkar sindikat besar impor pakaian bekas ilegal, menyita ratusan bal pakaian bernilai miliaran rupiah, serta membekukan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sementara di ranah digital, Direktorat Reserse Siber terus memutus akses judi online ilegal demi menjaga ruang siber yang aman dan sehat bagi masyarakat.

    Perang Total Melawan Narkotika

    Komitmen memerangi narkoba juga menunjukkan hasil nyata. Sepanjang 2025, pengungkapan perkara narkotika meningkat 12 persen, dengan total barang bukti mencapai 3,2 ton narkotika. Dari capaian tersebut, diperkirakan lebih dari 10 juta jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman narkoba

     

    Seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan secara terbuka, termasuk pemusnahan barang bukti sesuai ketentuan, sebagai wujud komitmen melindungi generasi bangsa.

    Mengelola Tantangan Jakarta Secara Adaptif

    Tahun 2025 menghadirkan berbagai tantangan kompleks, mulai dari kemacetan lalu lintas, banjir akibat curah hujan tinggi, hingga kebakaran di kawasan padat penduduk. Seluruh potensi gangguan tersebut dikelola secara adaptif melalui rekayasa lalu lintas terukur, kesiapsiagaan personel, serta respons cepat lintas sektor.

     

    Dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat, Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis, menjaga keseimbangan antara hak demokrasi dan ketertiban umum.

     

    Transformasi Pelayanan Publik Presisi

    Sebagai bagian dari transformasi Polri Presisi, Polda Metro Jaya mengoptimalkan layanan Call Center 110 yang beroperasi 24 jam. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 269 ribu panggilan, dengan sekitar 67 persen berhasil terlayani, mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik.

     

    Sinergi juga diperkuat melalui apel pengamanan swakarsa, apel nelayan di Kepulauan Seribu, apel bersama ormas dan komunitas, hingga Apel Ojol Kamtibmas yang melibatkan ribuan pengemudi ojek online.

    Polisi Hadir untuk Masyarakat

    Kepedulian sosial menjadi wajah lain Polda Metro Jaya. Mulai dari doa bersama lintas agama, penyaluran bantuan kemanusiaan

    bagi korban bencana, hingga penghargaan bagi warga berprestasi dan petugas keamanan lingkungan yang gugur saat mengabdi.

    “Transformasi ini bukan hanya tentang institusi, tetapi tentang kepercayaan dan kebersamaan. Jakarta yang aman lahir dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” tegas Irjen Pol. Asep Edi Suheri.

     

    Menatap 2026 dengan Optimisme

    Menutup Kaleidoskop 2025, Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, TNI, Pemprov DKI, insan pers, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen bangsa atas sinergi yang terbangun.

    Memasuki 2026, Polda Metro Jaya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat penanganan perkara, menjaga integritas personel, serta mengoptimalkan koordinasi lintas sektor demi menghadirkan rasa aman yang nyata.

     

    Dari Jakarta, Polda Metro Jaya terus menyalakan harapan untuk Indonesia yang aman, kuat, dan sejahtera.

  • Tahun 2025 Polri Sabet Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 

    Tahun 2025 Polri Sabet Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 

    Tahun 2025 Polri Sabet Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 

    Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat.

    Dalam penilaian Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya.

    Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Penghargaan ini diberikan setelah Polri dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pengumuman dan penyediaan informasi publik, ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan kelembagaan dan website.

    Selain itu, Polri juga dinilai terbaik dalam aspek komitmen pimpinan, visi dan misi, kesesuaian dokumen, inovasi, serta kelembagaan, sehingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memperoleh predikat pimpinan badan publik terbaik bersama enam kementerian dan lembaga lainnya.

    Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

    “Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menunjukkan bahwa Polri telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara sangat baik. Tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung komitmen kuat dari pimpinan,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro.

    Ia menambahkan, penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha merupakan bentuk apresiasi tertinggi Komisi Informasi kepada badan publik yang berhasil menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi.

    “Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha dalam Anugerah KIP 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Polri, sekaligus menegaskan posisinya sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

  • Begini Kapolda Metro Jaya Buka UKW Bersama PWI dan FWP

    Begini Kapolda Metro Jaya Buka UKW Bersama PWI dan FWP

    Begini Kapolda Metro Jaya Buka UKW Bersama PWI dan FWP

    Jakarta — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan dukungan Polda Metro Jaya di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Senin (15/12/2025).

    Dalam sambutannya, Irjen Asep Edi menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas wartawan di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, informasi saat ini dapat menyebar sangat cepat, baik yang benar maupun yang tidak benar.

    Ia menyebut pers yang kredibel menjadi benteng penting dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan hingga mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

    Irjen Asep Edi menegaskan, menjaga kondusivitas Jakarta dari informasi palsu bukan hanya tugas Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama. Ia menyebut insan pers sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang.

    Pelaksanaan UKW 2025 dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan wartawan memiliki kompetensi yang profesional dan beretika. Kapolda berharap UKW ini melahirkan wartawan yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjadi penyaring informasi yang benar di tengah derasnya arus media sosial.

  • Bantu Sesama Polda Metro Jaya bergerak Cepat memberikan bantuan ke Pedagang Kalibata

    Bantu Sesama Polda Metro Jaya bergerak Cepat memberikan bantuan ke Pedagang Kalibata

    Polda Metro Jaya menyalurkan bantuan modal kepada pedagang di kawasan depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, yang terdampak aksi balas dendam kelompok debt collector atau mata elang. Bantuan tersebut diberikan sebagai langkah awal agar pedagang dapat kembali berjualan setelah kehilangan lapak dan modal usaha.

    Koordinator pedagang Kalibata, Purwanto, mengatakan bantuan disampaikan saat pertemuan perwakilan pedagang dengan Polda Metro Jaya. Pertemuan itu dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono yang mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. “Alhamdulillah kami tadi dipanggil ke Polda Metro. Wakapolda mewakili Kapolda Metro mengundang kami. Pertama menyampaikan prihatin dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini,” ujar Purwanto kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

    Selain bantuan modal, Polda Metro Jaya juga menjanjikan pengamanan saat para pedagang kembali beraktivitas di lokasi. “Kedua, akan membekali kami pengamanan saat kami beraktivitas berjualan lagi. Alhamdulillah memberikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima, kami ucapkan terima kasih,” katanya.

    Meski demikian, Purwanto menyebut para pedagang belum bisa langsung kembali berjualan. Selain masih trauma, sebagian besar pedagang kehilangan seluruh modal akibat kerusuhan. “Untuk kondisi pedagang saat ini, kami belum keluar dulu. Meskipun sudah kondusif, kami kehabisan modal,” ujarnya. Ia juga memastikan bantuan modal dari Kapolda Metro Jaya akan dibagikan secara adil dan transparan sesuai tingkat kerusakan masing-masing lapak. “Kami akan bagikan adil sesuai porsinya masing-masing karena kerusakannya berbeda-beda,” kata Purwanto.

    Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan ulang pedagang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Meskipun sudah ada bantuan modal dari Kapolda Metro Jaya, kami belum bisa bagikan karena ini harus transparan pembagiannya,” ujarnya. Berdasarkan data koordinator pedagang, terdapat 42 pedagang tenda bongkar pasang dan 22 pedagang permanen di kawasan tersebut. Total ada 64 tenda yang sebelumnya digunakan sekitar 40 pedagang.

    Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan di Kalibata dipicu aksi balas dendam kelompok debt collector setelah dua anggotanya tewas dikeroyok anggota Yanma Mabes Polri. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan kios pedagang dan sejumlah kendaraan terbakar, dengan total kerugian ditaksir hampir Rp1,2 miliar.

  • Bantu Sesama Polda Metro Jaya bergerak Cepat memberikan bantuan ke Pedagang Kalibata

    Bantu Sesama Polda Metro Jaya bergerak Cepat memberikan bantuan ke Pedagang Kalibata

    Polda Metro Jaya menyalurkan bantuan modal kepada pedagang di kawasan depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, yang terdampak aksi balas dendam kelompok debt collector atau mata elang. Bantuan tersebut diberikan sebagai langkah awal agar pedagang dapat kembali berjualan setelah kehilangan lapak dan modal usaha.

    Koordinator pedagang Kalibata, Purwanto, mengatakan bantuan disampaikan saat pertemuan perwakilan pedagang dengan Polda Metro Jaya. Pertemuan itu dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono yang mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. “Alhamdulillah kami tadi dipanggil ke Polda Metro. Wakapolda mewakili Kapolda Metro mengundang kami. Pertama menyampaikan prihatin dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini,” ujar Purwanto kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

    Selain bantuan modal, Polda Metro Jaya juga menjanjikan pengamanan saat para pedagang kembali beraktivitas di lokasi. “Kedua, akan membekali kami pengamanan saat kami beraktivitas berjualan lagi. Alhamdulillah memberikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima, kami ucapkan terima kasih,” katanya.

    Meski demikian, Purwanto menyebut para pedagang belum bisa langsung kembali berjualan. Selain masih trauma, sebagian besar pedagang kehilangan seluruh modal akibat kerusuhan. “Untuk kondisi pedagang saat ini, kami belum keluar dulu. Meskipun sudah kondusif, kami kehabisan modal,” ujarnya. Ia juga memastikan bantuan modal dari Kapolda Metro Jaya akan dibagikan secara adil dan transparan sesuai tingkat kerusakan masing-masing lapak. “Kami akan bagikan adil sesuai porsinya masing-masing karena kerusakannya berbeda-beda,” kata Purwanto.

    Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan ulang pedagang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Meskipun sudah ada bantuan modal dari Kapolda Metro Jaya, kami belum bisa bagikan karena ini harus transparan pembagiannya,” ujarnya. Berdasarkan data koordinator pedagang, terdapat 42 pedagang tenda bongkar pasang dan 22 pedagang permanen di kawasan tersebut. Total ada 64 tenda yang sebelumnya digunakan sekitar 40 pedagang.

    Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan di Kalibata dipicu aksi balas dendam kelompok debt collector setelah dua anggotanya tewas dikeroyok anggota Yanma Mabes Polri. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan kios pedagang dan sejumlah kendaraan terbakar, dengan total kerugian ditaksir hampir Rp1,2 miliar.

  • Terima Kasih Polda Metro Jaya sudah hadir bersama pedagang kios

    Terima Kasih Polda Metro Jaya sudah hadir bersama pedagang kios

    Polda Metro Jaya menyalurkan bantuan modal kepada pedagang di kawasan depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, yang terdampak aksi balas dendam kelompok debt collector atau mata elang. Bantuan tersebut diberikan sebagai langkah awal agar pedagang dapat kembali berjualan setelah kehilangan lapak dan modal usaha.

    Koordinator pedagang Kalibata, Purwanto, mengatakan bantuan disampaikan saat pertemuan perwakilan pedagang dengan Polda Metro Jaya. Pertemuan itu dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono yang mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. “Alhamdulillah kami tadi dipanggil ke Polda Metro. Wakapolda mewakili Kapolda Metro mengundang kami. Pertama menyampaikan prihatin dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini,” ujar Purwanto kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

    Selain bantuan modal, Polda Metro Jaya juga menjanjikan pengamanan saat para pedagang kembali beraktivitas di lokasi. “Kedua, akan membekali kami pengamanan saat kami beraktivitas berjualan lagi. Alhamdulillah memberikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima, kami ucapkan terima kasih,” katanya.

    Meski demikian, Purwanto menyebut para pedagang belum bisa langsung kembali berjualan. Selain masih trauma, sebagian besar pedagang kehilangan seluruh modal akibat kerusuhan. “Untuk kondisi pedagang saat ini, kami belum keluar dulu. Meskipun sudah kondusif, kami kehabisan modal,” ujarnya. Ia juga memastikan bantuan modal dari Kapolda Metro Jaya akan dibagikan secara adil dan transparan sesuai tingkat kerusakan masing-masing lapak. “Kami akan bagikan adil sesuai porsinya masing-masing karena kerusakannya berbeda-beda,” kata Purwanto.

    Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan ulang pedagang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Meskipun sudah ada bantuan modal dari Kapolda Metro Jaya, kami belum bisa bagikan karena ini harus transparan pembagiannya,” ujarnya. Berdasarkan data koordinator pedagang, terdapat 42 pedagang tenda bongkar pasang dan 22 pedagang permanen di kawasan tersebut. Total ada 64 tenda yang sebelumnya digunakan sekitar 40 pedagang.

    Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan di Kalibata dipicu aksi balas dendam kelompok debt collector setelah dua anggotanya tewas dikeroyok anggota Yanma Mabes Polri. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan kios pedagang dan sejumlah kendaraan terbakar, dengan total kerugian ditaksir hampir Rp1,2 miliar.

  • Terima Kasih Polda Metro Jaya sudah hadir bersama pedagang kios

    Terima Kasih Polda Metro Jaya sudah hadir bersama pedagang kios

    Polda Metro Jaya menyalurkan bantuan modal kepada pedagang di kawasan depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, yang terdampak aksi balas dendam kelompok debt collector atau mata elang. Bantuan tersebut diberikan sebagai langkah awal agar pedagang dapat kembali berjualan setelah kehilangan lapak dan modal usaha.

    Koordinator pedagang Kalibata, Purwanto, mengatakan bantuan disampaikan saat pertemuan perwakilan pedagang dengan Polda Metro Jaya. Pertemuan itu dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono yang mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. “Alhamdulillah kami tadi dipanggil ke Polda Metro. Wakapolda mewakili Kapolda Metro mengundang kami. Pertama menyampaikan prihatin dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini,” ujar Purwanto kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

    Selain bantuan modal, Polda Metro Jaya juga menjanjikan pengamanan saat para pedagang kembali beraktivitas di lokasi. “Kedua, akan membekali kami pengamanan saat kami beraktivitas berjualan lagi. Alhamdulillah memberikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima, kami ucapkan terima kasih,” katanya.

    Meski demikian, Purwanto menyebut para pedagang belum bisa langsung kembali berjualan. Selain masih trauma, sebagian besar pedagang kehilangan seluruh modal akibat kerusuhan. “Untuk kondisi pedagang saat ini, kami belum keluar dulu. Meskipun sudah kondusif, kami kehabisan modal,” ujarnya. Ia juga memastikan bantuan modal dari Kapolda Metro Jaya akan dibagikan secara adil dan transparan sesuai tingkat kerusakan masing-masing lapak. “Kami akan bagikan adil sesuai porsinya masing-masing karena kerusakannya berbeda-beda,” kata Purwanto.

    Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan ulang pedagang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Meskipun sudah ada bantuan modal dari Kapolda Metro Jaya, kami belum bisa bagikan karena ini harus transparan pembagiannya,” ujarnya. Berdasarkan data koordinator pedagang, terdapat 42 pedagang tenda bongkar pasang dan 22 pedagang permanen di kawasan tersebut. Total ada 64 tenda yang sebelumnya digunakan sekitar 40 pedagang.

    Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan di Kalibata dipicu aksi balas dendam kelompok debt collector setelah dua anggotanya tewas dikeroyok anggota Yanma Mabes Polri. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan kios pedagang dan sejumlah kendaraan terbakar, dengan total kerugian ditaksir hampir Rp1,2 miliar.